TAKENGON - Peran dan kontribusi Radio Perjuangan Rimba Raya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dari agresi penjajahan Belanda sangat besar, namun kisah perjuangan radio itu kurang diberitakan, sehingga warga tidak tahu keberadaan media elektronik itu sendiri.
“Radio Rimba Raya merupakan sarana komunikasi satu-satunya saat pejuang-pejuang Indonesia melawan serang-serangan dari pasukan Belanda dan sekutu-sekutunya,” kata Bupati Aceh Tengah, Ir H Nasaruddin MM di sela-sela pemasangan perangkat siar studio RRI Takengon di Kantor Bupati Aceh Tengah, Minggu (9/5).
Bupati mengatakan, peran Radio Rimba Raya (bahasa Gayo: Radio Rime Raya) sangat penting terutama pada detik-detik kritis para pahlawan dari Aceh mempertahankan negara Indonesia. Dalam perang gerilya melawan Belanda, katanya, perangkat Radio Perjuangan Rimba Raya ini sempat berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk menghindari gempuran tentara Belanda yang ingin merebut perangkat siar radio perjuangan itu.
“Tidak jarang, perangkat radio itu disimpan di bawah semak-semak dan digantung pada pepohonan guna menghindari dari pencarian yang terus-menerus oleh Belanda. Keinginan Belanda merebut perangkat Radio Rimba Raya itu sangat besar, bahkan, ada pasukan khusus yang bertugas mencari dan merebut perangkat radio itu,” tambahnya.
Dalam perjuangan mempertahankan negara Indonesia dari penjajahan Belanda, kata Bupati Nasaruddin, Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara sempat bersembunyi di daerah yang kini Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Saat itu, ibukota Jakarta sudah dikepung oleh tentara sekutu.
Dari dataran tinggi Gayo ini Syarifuddin Prawiranegara dengan menggunakan Radio Rimba Raya mengumandangkan kepada negara-negara di dunia, bahwa negara Indonesia masih ada dan belum tunduk kepada tentara sekutu. Menurut sejarahnya, jangkauan siaran Radio Rimba Raya dapat dimonitor di beberapa negara di Asia diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja dan India.
Karena jangkauannya yang sangat luas, ujar Nasaruddin, para pejuang Indonesia menggunakan empat bahasa utama dalam memberikan informasi kepada dunia, selain Bahasa Inggris, juga Bahasa Arab, Urdu dan Bahasa India.
Para penyiar radio merangkap sebagai pejuang terus-menerus mengumumkan kepada dunia luar bahwa negara Indonesia masih ada. “Dengan perangkat Radio Rimba Raya itulah, Syarifuddin Prawiranegara memberitakan tentang perjuangan rakyat Indonesia yang sedang berperang melawan tentara Belanda,” ujar Nasaruddin.
Bupati Aceh Tengah itu menyampaikan terima kasih kepada Direktur Radio Republik Indonesia (RRI) yang telah membangun Stasiun RRI Takengon dan perangkat stasiun relay di Pantan Terong Takengon. Dengan adanya RRI Takengon itu, akan mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan Aceh dan Gayo dalam mempertahankan kemerdekaan RI dengan bantuan perangkat Radio Rimba Raya.(min)
Selasa, 11 Mei 2010
Jumat, 07 Mei 2010
RADIO RIMBA RAYA MENGGUGAT REPUBLIK INDONESIA
Radio Hilversum Belanda telah menyiarkan bahwa Indonesia sudah tidak ada, Yogyakarta telah diduduki, pemimpinnya telah ditawan, dan semua daerah Indonesia telah dikuasai oleh Belanda. Maka pusat pemerintahan tertuju pada daerah pedalaman Sumatera Barat sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ) 19 Desember 1948 dibawah pimpinan Syarifuddin Prawiranegara, yang diberi mandat langsung oleh Sukarno, walaupun mandat yang disampaikan lewat telegram itu tidak sampai ketangan pemimpin yang ada di Bukit Tinggi.
Tujuan Sukarno pada saat itu untuk membentuk PDRI adalah semata-mata agar wilayah kedaulatan Indonesia, secara de facto yang tercantum pada perjanjian Linggar Jati 15 Februari 1946, eksistensinya tetap diakui secara politik di mata dunia internasional. Setelah perjanjian Roem Royen 07 Mei 1949, kemudian PDRI menyerahkan kembali kepemimmpinannya ke Jogjakarta dimana Aceh tidak termasuk kedalam bagian dari Republik Indonesia Serikat ( RIS ).
Dalam masa revolusi, pada saat Agresi pertama 21 Juli 1947 dan kedua 19 desember 1948, yang mana Belanda telah menyerang Indonesia secara membabi buta dan ingin memperluas jajahannya sampai ke Aceh, maka Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo Tengku M. Daud Bereueh mengadakan sidang dewan keamanan di Kutaraja, dan memutuskan agar para pejuang Aceh yang sebagian tergabung dalam Barisan Gurilla Rakyat ( BAGURA ) dibawah pimpinan Tengku Ilyas Lebe dan Tengku Saleh Adry berperang di Medan Area, untuk mempertahankan republik menuju terbentuknya negara yang benar-benar berdaulat.
Disamping pengiriman pasukan BAGURA, ada hal penting lain yang di bicarakan, yaitu bagaimana cara menciptakan propaganda-propaganda yang bisa mempengaruhi opini dunia internasional juga meng-counter berita berita yang disiarkan Belanda. Oleh karena itu pihak militer sendiri dibawah pimpinan Tengku M.Daud Beureueh, melalui kolonel Husein Yusuf, maka diperintahkanlah saudara Nif Karim untuk berangkat ke Singapura membeli seperangkat alat radio, yang kemudian diselundupkan melalui selat Malaka menuju perairan Aceh.
Setelah sampai ke Aceh alat radio itu langsung dibawa menuju Bireuen, sementara antenanya ditempatkan di Krueng Simpur, dan studionya dioperasikan dari rumah Kolonel Husein Yusuf, namun oleh Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo Tengku M. Daud Bereueh memerintahkan, supaya radio divisi X dipindahkan ke Kutaraja, antenanya dipasang di Bukit Cut Gue, dan studionya terletak di Peunayong.
Kemudian terjadilah agresi Belanda ke II, dimana pemerintahan Republik Jogja sudah tidak ada lagi, karena alasan keamanan itulah diputuskan Radio Divisi X dipindahkan lagi ke pedalaman Aceh, tepatnya di Burni Bius, Takengon.
Namun pihak Belanda dapat mendeteksi keberadaan radio siluman tersebut, Tapi para pejuang Aceh dengan taktik perang gerilya tidak pernah kehabisan akal untuk mengelabui Belanda yang ingin menghancurkan pergerakan radio siluman milik rakyat Aceh tersebut, yang pada akhirnya radio itu ditempatkan didalam hutan rimba raya Ronga-Ronga, Takengon.
Dengan pantauan gelombang radio pesawat tempur Belanda, mereka mencari keberadaan radio siluman tersebut secara besar-besaran, namun Belanda tetap tidak berhasil, karena sistem penyiaran yang digunakan oleh Radio Divisi X berganti-ganti signal calling, yang sebenarnya hanya dilakukan oleh satu radio saja yaitu Radio Rimba Raya, signal calling yang pernah dipakai itu antara lain : Suara Radio Rimba Raya, Suara Radio Divisi X, dan Suara Radio Republik Indonesia.
Dengan tidak melupakan peran radio-radio kecil lainnya yang ada di jawa maupun di Sumatera yang membantu penyampaian berita-berita lokal setempat, melalui kode morse secara estafet, dari Playen Gunung Kidul, ke pedalaman Sumatera Barat, dan akhirnya sampai kepada Radio Rimba Raya di Aceh yang kemudian menyiarkannya kepenjuru dunia. Bukan hanya berita-berita propaganda saja yang disiarkan oleh Radio Rimba Raya terhadap perjuangan Indonesia, bahkan sampai hal yang kecil sekalipun disiarkannya, seperti memesan obat untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman ke luar negeri.
Walaupun Radio Rimba Raya tersebut ala kadarnya, tapi bisa mempengaruhi Dewan Keamanan PBB, dan dapat merubah opini dunia internasional, sebab berita yang disiarkan berbunyi “ Republik Indonesia masih ada, karena pemimpinnya masih ada, Pemerintahannya masih ada, dan disini adalah Aceh “, maka DK PBB membuat kebijakan agar segera mengirim tim peninjau ke Indonesia, untuk membuktikan pernyataan yang disiarkan oleh Radio Rimba Raya, karena wilayah yang satu-satunya tinggal dan tidak di sentuh Belanda adalah “ ACEH ”, ternyata berita itu benar, maka tergeraklah DK PBB untuk segera mengadakan perundingan Indonesia – Belanda, hingga terwujudlah “ Konferensi Meja Bundar “ ( KMB ), yang akhirnya menentukan kedaulatan Republik Indonesia.
Tapi alangkah sedihnya...!!!
Radio Revolusi Perjuangan Rimba Raya seakan-akan lenyap dari muka bumi ini, walaupun ruh perjuangan Indonesia telah menceraikannya, namun sebagai seorang ibu yang bijaksana Radio Rimba Raya tak pernah benci terhadap anak yang dilahirkannya. Sejarah yang menjadi hakikat perjuangan akhir bangsa Indonesia ini dari cengkeraman imperialisme Belanda, dianggap seperti dongeng yang ketinggalan jaman oleh bangsa yang telah dibesarkan dari penderitaan akibat penjajahan itu sendiri. Kata-kata bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa pahlawannya, seolah-olah tidak berlaku lagi di jaman yang katanya modern ini dan menjadi sampah setelah Indonesia merdeka, alangkah picik dan durhakanya kita sebagai anak bangsa dan penerus perjuangan melupakan bagian dari proses lahirnya negara ini.
Setelah saya sempat menonton secara khusus Film dokumenter Radio Rimba Raya karya “ Ikmal Gopi “, walaupun belum diberi effect, dan belum adanya proses mixing maupun grading gambar, saya tergugah untuk menulis artikel ini walaupun terkesan asal-asalan, yang penting ada secuil kepedulian saya sebagai generasi muda Aceh, terhadap nilai-nilai perjuangan dan sumbangsih bangsa Aceh terhadap Indonesia ini.
Jakarta 03 Mei 2010
Penulis: Mahesa Linge
Tujuan Sukarno pada saat itu untuk membentuk PDRI adalah semata-mata agar wilayah kedaulatan Indonesia, secara de facto yang tercantum pada perjanjian Linggar Jati 15 Februari 1946, eksistensinya tetap diakui secara politik di mata dunia internasional. Setelah perjanjian Roem Royen 07 Mei 1949, kemudian PDRI menyerahkan kembali kepemimmpinannya ke Jogjakarta dimana Aceh tidak termasuk kedalam bagian dari Republik Indonesia Serikat ( RIS ).
Dalam masa revolusi, pada saat Agresi pertama 21 Juli 1947 dan kedua 19 desember 1948, yang mana Belanda telah menyerang Indonesia secara membabi buta dan ingin memperluas jajahannya sampai ke Aceh, maka Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo Tengku M. Daud Bereueh mengadakan sidang dewan keamanan di Kutaraja, dan memutuskan agar para pejuang Aceh yang sebagian tergabung dalam Barisan Gurilla Rakyat ( BAGURA ) dibawah pimpinan Tengku Ilyas Lebe dan Tengku Saleh Adry berperang di Medan Area, untuk mempertahankan republik menuju terbentuknya negara yang benar-benar berdaulat.
Disamping pengiriman pasukan BAGURA, ada hal penting lain yang di bicarakan, yaitu bagaimana cara menciptakan propaganda-propaganda yang bisa mempengaruhi opini dunia internasional juga meng-counter berita berita yang disiarkan Belanda. Oleh karena itu pihak militer sendiri dibawah pimpinan Tengku M.Daud Beureueh, melalui kolonel Husein Yusuf, maka diperintahkanlah saudara Nif Karim untuk berangkat ke Singapura membeli seperangkat alat radio, yang kemudian diselundupkan melalui selat Malaka menuju perairan Aceh.
Setelah sampai ke Aceh alat radio itu langsung dibawa menuju Bireuen, sementara antenanya ditempatkan di Krueng Simpur, dan studionya dioperasikan dari rumah Kolonel Husein Yusuf, namun oleh Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo Tengku M. Daud Bereueh memerintahkan, supaya radio divisi X dipindahkan ke Kutaraja, antenanya dipasang di Bukit Cut Gue, dan studionya terletak di Peunayong.
Kemudian terjadilah agresi Belanda ke II, dimana pemerintahan Republik Jogja sudah tidak ada lagi, karena alasan keamanan itulah diputuskan Radio Divisi X dipindahkan lagi ke pedalaman Aceh, tepatnya di Burni Bius, Takengon.
Namun pihak Belanda dapat mendeteksi keberadaan radio siluman tersebut, Tapi para pejuang Aceh dengan taktik perang gerilya tidak pernah kehabisan akal untuk mengelabui Belanda yang ingin menghancurkan pergerakan radio siluman milik rakyat Aceh tersebut, yang pada akhirnya radio itu ditempatkan didalam hutan rimba raya Ronga-Ronga, Takengon.
Dengan pantauan gelombang radio pesawat tempur Belanda, mereka mencari keberadaan radio siluman tersebut secara besar-besaran, namun Belanda tetap tidak berhasil, karena sistem penyiaran yang digunakan oleh Radio Divisi X berganti-ganti signal calling, yang sebenarnya hanya dilakukan oleh satu radio saja yaitu Radio Rimba Raya, signal calling yang pernah dipakai itu antara lain : Suara Radio Rimba Raya, Suara Radio Divisi X, dan Suara Radio Republik Indonesia.
Dengan tidak melupakan peran radio-radio kecil lainnya yang ada di jawa maupun di Sumatera yang membantu penyampaian berita-berita lokal setempat, melalui kode morse secara estafet, dari Playen Gunung Kidul, ke pedalaman Sumatera Barat, dan akhirnya sampai kepada Radio Rimba Raya di Aceh yang kemudian menyiarkannya kepenjuru dunia. Bukan hanya berita-berita propaganda saja yang disiarkan oleh Radio Rimba Raya terhadap perjuangan Indonesia, bahkan sampai hal yang kecil sekalipun disiarkannya, seperti memesan obat untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman ke luar negeri.
Walaupun Radio Rimba Raya tersebut ala kadarnya, tapi bisa mempengaruhi Dewan Keamanan PBB, dan dapat merubah opini dunia internasional, sebab berita yang disiarkan berbunyi “ Republik Indonesia masih ada, karena pemimpinnya masih ada, Pemerintahannya masih ada, dan disini adalah Aceh “, maka DK PBB membuat kebijakan agar segera mengirim tim peninjau ke Indonesia, untuk membuktikan pernyataan yang disiarkan oleh Radio Rimba Raya, karena wilayah yang satu-satunya tinggal dan tidak di sentuh Belanda adalah “ ACEH ”, ternyata berita itu benar, maka tergeraklah DK PBB untuk segera mengadakan perundingan Indonesia – Belanda, hingga terwujudlah “ Konferensi Meja Bundar “ ( KMB ), yang akhirnya menentukan kedaulatan Republik Indonesia.
Tapi alangkah sedihnya...!!!
Radio Revolusi Perjuangan Rimba Raya seakan-akan lenyap dari muka bumi ini, walaupun ruh perjuangan Indonesia telah menceraikannya, namun sebagai seorang ibu yang bijaksana Radio Rimba Raya tak pernah benci terhadap anak yang dilahirkannya. Sejarah yang menjadi hakikat perjuangan akhir bangsa Indonesia ini dari cengkeraman imperialisme Belanda, dianggap seperti dongeng yang ketinggalan jaman oleh bangsa yang telah dibesarkan dari penderitaan akibat penjajahan itu sendiri. Kata-kata bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa pahlawannya, seolah-olah tidak berlaku lagi di jaman yang katanya modern ini dan menjadi sampah setelah Indonesia merdeka, alangkah picik dan durhakanya kita sebagai anak bangsa dan penerus perjuangan melupakan bagian dari proses lahirnya negara ini.
Setelah saya sempat menonton secara khusus Film dokumenter Radio Rimba Raya karya “ Ikmal Gopi “, walaupun belum diberi effect, dan belum adanya proses mixing maupun grading gambar, saya tergugah untuk menulis artikel ini walaupun terkesan asal-asalan, yang penting ada secuil kepedulian saya sebagai generasi muda Aceh, terhadap nilai-nilai perjuangan dan sumbangsih bangsa Aceh terhadap Indonesia ini.
Jakarta 03 Mei 2010
Penulis: Mahesa Linge
Dirut RRI Telusuri Radio Rimba Raya
TAKENGON - Direktur Utama (Dirut) Radio Republik Indonesia (RRI) Parni Hadi bersama sejumlah direktur dan Kepala Stasiun (Kepsta) RRI beberapa daerah di Sumatera, akan menelesuri jajak sejarah Radio Rimba Raya. Sebagaimana diketahui Radio Rimba Raya adalah radio perjuangan yang berjasa pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari agresi Belanda.
Kabag Humas Pemkab Aceh Tengah, Drs Windi Darsa MM, Selasa (4/5) mengatakan, kedatangan Dirut RRI, Parni Hadi ke Takengon untuk meresmikan Stasiun Produksi RRI Takengon dan pemancar relay di Puncak Pantan Terong, Kecamatan Bebesen. Semua kegiatan Parni Hadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah akan disiarkan langsung oleh RRI Lhokseumawe dan RRI Banda Aceh.
Napak tilas Radio Perjuangan Rimba Raya ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Direktur Utama RRI sepanjang kemerdekaan Republik Indonesia. Parni Hadi dan rombongan akan berada di dataran tinggi Gayo selama dua hari, Senin dan Selasa (10-11/5)
Selain napak tilas dan peresmian stasiun produksi RRI Takengon, kata Windi Darsa, Parni Hadi bersama Bupati Aceh Tengah Ir H Nasaruddin MM juga akan menggelar talk show tentang Perjuangan Radio Rimba Raya. Malam harinya, Direktur Utama RRI itu, juga akan menghadiri pertujukan kesenian daerah dan berdialog dengan pelaku sejarah Radio Perjuangan Rimba Raya.
Menurut sejarah, Radio Perjuangan Rimba Raya merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan para pejuang kemerdekaan untuk mengumandangkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Pemancar Radio Perjuangan Rimba Raya dibeli oleh para pejuang kemerdekaan di negeri Malaysia dan dibawa secara sembunyi-sembunyi ke Koetaradja (Banda Aceh), kemudian, mesin pemancar itu dibawa ke Takengon.
Dalam perjalannya, pemancar radio itu sering berpindah-pindah tempat agar tidak diketahui oleh kolonial Balanda. Menurut sebuah sumber, siaran Radio Perjuangan Rimba Raya saat itu dapat dimonitor hingga di negara Malaysia, Singapura dan Thailand.
Windi Darsa mengatakan, dengan diresmikan Stasiun Produksi RRI Takengon dan pemancar relay-nya, informasi-informasi pembangunan dapat dipancarkan dari RRI Takengon pada gelombang 93 FM. Selain menyiarkan berita dan hiburan, sebut Windi Darsa, Radio RRI Takengon juga mengelola rubrik khusus yakni Tanoh Tembuni dan Gayo Mutalu. Kedua mata acara ini memfokuskan pada informasi pembangunan daerah, budaya, dan kesenian Gayo. “Dengan beroperasinya RRI Takengon, akan memberi peluang kerja bagi putra-putri Gayo yang memiliki minat bidang siaran dan jurnalistik,” ujar Windi Darsa yang sering disapa Caca itu.(min)
Kabag Humas Pemkab Aceh Tengah, Drs Windi Darsa MM, Selasa (4/5) mengatakan, kedatangan Dirut RRI, Parni Hadi ke Takengon untuk meresmikan Stasiun Produksi RRI Takengon dan pemancar relay di Puncak Pantan Terong, Kecamatan Bebesen. Semua kegiatan Parni Hadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah akan disiarkan langsung oleh RRI Lhokseumawe dan RRI Banda Aceh.
Napak tilas Radio Perjuangan Rimba Raya ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Direktur Utama RRI sepanjang kemerdekaan Republik Indonesia. Parni Hadi dan rombongan akan berada di dataran tinggi Gayo selama dua hari, Senin dan Selasa (10-11/5)
Selain napak tilas dan peresmian stasiun produksi RRI Takengon, kata Windi Darsa, Parni Hadi bersama Bupati Aceh Tengah Ir H Nasaruddin MM juga akan menggelar talk show tentang Perjuangan Radio Rimba Raya. Malam harinya, Direktur Utama RRI itu, juga akan menghadiri pertujukan kesenian daerah dan berdialog dengan pelaku sejarah Radio Perjuangan Rimba Raya.
Menurut sejarah, Radio Perjuangan Rimba Raya merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan para pejuang kemerdekaan untuk mengumandangkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Pemancar Radio Perjuangan Rimba Raya dibeli oleh para pejuang kemerdekaan di negeri Malaysia dan dibawa secara sembunyi-sembunyi ke Koetaradja (Banda Aceh), kemudian, mesin pemancar itu dibawa ke Takengon.
Dalam perjalannya, pemancar radio itu sering berpindah-pindah tempat agar tidak diketahui oleh kolonial Balanda. Menurut sebuah sumber, siaran Radio Perjuangan Rimba Raya saat itu dapat dimonitor hingga di negara Malaysia, Singapura dan Thailand.
Windi Darsa mengatakan, dengan diresmikan Stasiun Produksi RRI Takengon dan pemancar relay-nya, informasi-informasi pembangunan dapat dipancarkan dari RRI Takengon pada gelombang 93 FM. Selain menyiarkan berita dan hiburan, sebut Windi Darsa, Radio RRI Takengon juga mengelola rubrik khusus yakni Tanoh Tembuni dan Gayo Mutalu. Kedua mata acara ini memfokuskan pada informasi pembangunan daerah, budaya, dan kesenian Gayo. “Dengan beroperasinya RRI Takengon, akan memberi peluang kerja bagi putra-putri Gayo yang memiliki minat bidang siaran dan jurnalistik,” ujar Windi Darsa yang sering disapa Caca itu.(min)
Sabtu, 03 April 2010
Radio Rimba Raya
Salah satu modal perjuangan bangsa Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan adalah alat komunikasi, yaitu radio. Semenjak awal Perang Kemerdekaan daerah Aceh telah memiliki sebuah pemancar radio yang ditempatkan di Kutaraja dan dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1947 ditambah sebuah pemancar lagi yang ditempatkan di Kabupaten Aceh Tengah pada waktu itu (sekarang Kabupaten Bener Meriah). Radio pertama dinamakan Radio Republik Indonesia Kutaraja dan yang kedua dinamakan Radio Rimba Raya. Kedua pemancar itu telah memegang peranan penting pada masa Perang Kemerdekaan sehingga sarana itu dapat dikatakan sebagai bagian dari modal perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
Pemancar Radio Republik Indonesia Kutaraja dibangun dari bekas puing-puing peninggalan tentara Jepang yang berhasil dirakit kembali. Perakitan itu dilakukan atas inisiatif beberapa pemuda yang pada waktu itu bergerak di bidang penerangan atau komunikasi di Kutaraja seperti Abdul Aziz, Tuangku Mahmud, Teuku Ali Basyah Talsya, Razali Yunus, Oesman Raliby, dan Said Ahmad Dahlan.
Pada masa pendudukan Jepang, pemancar Radio Kutaraja itu dikenal dengan nama Hodoka yang penyelenggaraan siarannya dilakukan oleh bagian penerangan Jepang. Adapun jangkauan siarannya hanya sekitar wilayah Kutaraja saja. Setelah pejabat Jepang di Kutaraja mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kalah kepada Sekutu, mereka segera menghancurkan peralatan radio Hodoka itu. Sisa-sisa atau puing-puing peralatan radio itulah yang dirakit kembali oleh pemuda-pemuda tersebut di atas sehingga mereka dapat membangun kembali sebuah pemancar radio yang dinamakan Radio Republik Indonesia Kutaraja.
Pemancar Radio Republik Indonesia Kutaraja, pertama kali mengumandang di udara pada tanggal 11 Mei 1946, dengan kekuatan 25 watt melalui gelombang 68 meter ; jangkauan siarannya seperti juga radio Hodoka milik Jepang hanya sekitar Kutaraja saja. Namun dalam perkembangannya, tahun 1947 dengan bantuan seorang Indo-Jerman warga Negara Indonesia bernama W. Schultz dan seorang keturunan Cina bernama Ho Jok Tjam (keduanya ahli dalam bidang telekomunikasi), kekuatan Radio Republik Indonesia Kutaraja itu berhasil dikembangkan menjadi 100 watt sehingga jangkauan siarannya telah dapat ditangkap sampai ke kota Medan dan Bukit Tinggi.
Selanjutnya pada tanggal 9 April 1948, radio itu dikembangkan menjadi 325 watt dan mengudara melalui gelombang 33,5 meter. Dengan pengembangan dan penambahan kekuatan watt itu maka siaran radio Republik Indonesia Kutaraja pada waktu itu sudah dapat ditangkap di luar negeri. Ketika Dewan Keamanan PBB bersidang membicarakan masalah pertikaian antara Negara Republik Indonesia dengan Belanda, Radio Republik Indonesia Kutaraja berulang-ulang mengadakan siaran dengan menyiarkan keinginan dan tekad serta sikap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Berbagai mosi dan resolusi disiarkan melalui Radio Republik Indonesia itu, terutama yang berhubungan dengan kepentingan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Konon isi siaran itu dapat ditangkap oleh Perwakilan Republik Indonesia di kota tempat sidang Dewan Keamanan PBB itu berlangsung sehingga dapat dijadikan bahan-bahan berguna untuk dikemukakan dalam perdebatan-perdebatan yang diadakan oleh Dewan Keamanan dalam membela kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia.
Selain itu kampanye-kampanye Belanda yang menjelek-jelekkan Republik Indonesia di mata dunia Internasional dibantah dengan tegas oleh Radio Republik Indonesia Kutaraja. Pemancar radio itu pada waktu itu juga dipergunakan oleh PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) yang berkedudukan di Sumatera tengah untuk mengirim berita-berita, menyiarkan pengumuman-pengumuman maupun instruksi-instruksi baik yang ditujukan kepada tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia yang berada di dalam negeri maupun kepada Kepala Perwakilan Indonesia di luar negeri seperti kepada Dr. Soedarsono di New Delhi dan N. Palar wakil Republik Indonesia di PBB.
Adapun bahasa yang digunakan oleh Radio Republik Indonesia Kutaraja pada waktu itu adalah selain bahasa Indonesia juga bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Berbeda dengan Radio Republik Indonesia Kutaraja, Pemancar Radio Rimba Raya mempunyai kekuatan besar untuk ukuran waktu itu, yaitu 1 kilowatt, dikelola oleh Divisi X TNI dan mendapat pengawasan khusus dari Komandan Divisi X Kolonel Husin Jusuf.
Radio Rimba Raya berasal dari Malaya (Malaysia) yang diseludupkan dengan menerobos blokade Belanda di Selat Malaka. Adapun yang memaksukkan peralatan komunikasi itu ke wilayah Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia dengan menggunakan Speed boat di bawah pimpinan Mayor John Lie. Selain itu menurut Kolonel Husin Joesoef adanya Radio Rimba Raya adalah berkat keinsyafan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh sejumlah pemuda Aceh. Mereka menyadari betapa pentingnya peranan pemancar radio sebagai alat komunikasi pada masa perjuangan itu. Untuk itu mereka berusaha dengan segala upaya agar mereka dapat memiliki sebuah pemancar radio yang dapat menunjang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Persiapan untuk mendapatkan pemancar radio itu pada mulanya dikoordinir sendiri oleh Komandan TNI Divisi X, Kolonel Husin Joesoef. Untuk itu ia meminta bantuan kepada Mayor John Lie Perwira pada Angkatan Laut Republik Indonesia, yang sudah biasa menyeludupkan senjata dari Malaya untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama John Lie ditugaskan pula 24 orang anggota TNI yang berada di bawah Komando Divisi X. Sebelum berangkat mereka dikumpulkan di kediaman Kolonel Husin Joesoef di Bireun untuk diberikan petunjuk-petunjuk sehubungan dengan maksud misi mereka.
Dalam pelayaran ke Malaya menggunakan 2 buah speed boat yang setiapnya ditumpangi oleh 12 orang perajurit. Selama dalam pelayaran mereka tidak mendapat rintangan dari penjagaan Belanda. Namun ketika kembali membawa sebuah pemancar radio dengan tujuan untuk mendarat pada salah satu tempat yang telah disepakati yaitu yaitu di Lima Mungkur, kedua speed boat itu mendapat serangan dari Angkatan Udara Belanda yang sedang melakukan patroli. Untuk menjaga pemancar radio yang telah berhasil mereka dapatkan dari Malaya agar selamat sampai ke tujuan maka speed boat yang tidak membawa pemancar itu, sengaja menumpangkan diri untuk ditembaki oleh Angkatan Udara Belanda. Akibatnya speed boat itu tenggelam dan keduabelas orang prajurit yang berada di dalamnya gugur. Menurut Husin Joesoef, keduabelas mereka yang gugur itu adalah dari pasukan Batalyon B (Komandan Batalyon Nip Karim). Sementara 12 orang prajurit lainnya yang berada dalam speed boat beserta pemancar radio yang dibawanya berhasil meloloskan diri. Melalui Tanjungpura (Langkat) mereka akhirnya sampai ke Bireun.
Pemancar itu pertama kali dipasang di Krueng Simpo sekitar 20 km dari kota Bireun ke arah Takengon. Teknis pelaksanaan pemasangan pemancar radio itu dilakukan oleh W. Schultz, yang juga pernah membantu meningkatkan siaran Radio Republik Indonesia Kutaraja. Dalam pelaksanaan pemasangan itu W. Schultz mendapat bantuan dari beberapa perwira TNI Divisi X, di antaranya Letnan Sajudin, Letnan R. Abdullah, Letnan Syarifuddin, serta Ramly Melayu seorang pegawai PTT yang diberbantukan pada bagian perhubungan Tentara Divisi X. Studio penyiarannya berada di kota Bireun, di rumah kediaman Husin Joesoef.
Dengan adanya pergantian pimpinan Komandan Divisi X dari Husin Joesoef kepada Gubernur Militer, Langkat dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tit. Teungku M. Daud Beureu-eh dan situasi pada waktu itu sudah mulai reda, pemancar radio yang ada di Krueng Simpo oleh Gubernur Militer diperintahkan supaya dipindahkan ke Kutaraja. Di Kutaraja pemancar radio itu oleh bagian perhubungan militer dipasang di Cot Gue (sekitar 8 km sebelah selatan Kutaraja), sedangkat studio penyiarannya di tempatkan di Kutaraja. Pemasangan pemancar itu di Kutaraja juga mendapat bantuan dari W. Schultz di bawah pimpinan Kapten Hasan Ahmad.
Dalam penyiarannya radio itu menggunakan signal call radio Republik Indonesia Kutaraja (RRI Kutaraja) pada gelombang yang resmi, sedangkan pada gelombang pemancar lainnya menggunakan signal call Radio tentara Divisi X, dengan gelombang pancaran 15-25 dan61 meter. Pangasuhan radio itu dilaksanakan oleh Bagian Penerangan tentara Divisi X yang pada waktu itu dikepalai oleh Kapten A. G. Mutyara.
Beberapa hari setelah pemancar radio itu selesai dipasang, diperoleh berita bahwa Belanda telah melakukan agresinya yang kedua terhadap wilayah Republik Indonesia. Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta pada hari pertama agresi militer kedua dilancarkan berhasil dikuasai oleh Belanda dan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta juga berhasil mereka tawan. Hal itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia di berbagai daerah termasuk di daerah Aceh. Para pemimpin di Aceh memperhitungkan bahwa pada gilirannya Belanda tentu akan menyerbu pula ke Aceh. Apabila hal itu terjadi maka Kutaraja diperkirakan juga akan menjadi sasaran utama penyerbuan tersebut. Oleh karena itu, perlu dipikirkan suatu tempat atau daerah yang cocok untuk dijadikan pusat kegiatan pemerintahan dan basis perjuangan rakyat sebagai pengganti Kutaraja. Berdasarkan perhitungan, daerah atau tempat yang paling cocok untuk itu adalah daerah sekitar kota Takengon. Atas dasar pertimbangan itu, maka pemancar radio yang baru saja dipasang di Cot Gue terpaksa di bongkar kembali ; sehari setelah agresi Belanda kedua atau tepatnya pada tanggal 20 Desember 1948 atas perintah Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, pemancar radio itu dipindahkan ke daerah yang diperkirakan akan lebih aman dari gangguan Belanda yaitu ke sebuah pegunungan yang dikenal dengan nama Burni Bius 9gunung bius) yang letaknya sekitar 10 km di bagian barat kota Takengon.
Dalam perjalanan ke tempat baru itu, iring-iringan mobil yang membawa pemancar itu “tercium” oleh pesawat pengintai Belanda. Untuk menghindari serangan pesawat tersebut maka kadangkala iring-iringan mobil itu terpaksa menyeludup ke hutan-hutan. Adapun yang menjadi sopir mobil yang membawa pemancar radio itu bernama Abbas atau lebih populer dengan panggilan Kapiten Abbas.
Adanya incaran yang dilakukan pesawat Belanda tersebut dan juga setelah Kolonel Husin Joesoef serta W. Schultz mengemukakan alasan-alasan keamanan dan hal-hal yang menyangkut masalah teknis yang kurang menguntungkan kepada Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, maka rencana pemasangan pemancar tersebut di pegunungan Burni Bius terpaksa dibatalkan.
Setelah dipertimbangkan, kemungkinan pemancar itu dipasang di suatu tempat yang baru juga dilakukan oleh W. Schultz dan dibantu oleh beberapa tenaga dari Divisi X, seperti Ramli Melayu, Syamsuddin, Letnan Syarifuddin dan Letnan R. Abdullah. Radio Rimba Raya itu mempunyai beberapa calling sign ; Sumatera Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Merdeka, dan Radio Rimba Raya. Dengan menggunakan gelombang 19 dan 25 meter. Untuk calling sign Radio Republik Indonesia Kutaraja, dipakai gelombang 61 meter. Siaran-siaran dari radio itu dapat jelas ditangkap di luar negeri.
Berita-berita disiarkan dengan menggunakan 6 bahasa yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, Arab, Cina, dan Urdu, di antara nama penyiarnya ialah Hiju Wun Wi untuk bahasa Cina, Candra untuk bahasa Urdu, Abdullah Arief untuk bahasa Arab, dan Abdullah untuk bahasa Inggris. Nama yang terakhir adalah seorang berkebangsaan Inggris yang memihak kepada Indonesia dengan menggunakan nama samaran Abdullah.
Radio Rimba Raya juga dapat berhubungan dengan pemancar kecil yang dimiliki oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Suliki, Sumatera Barat. Radio itu juga dapat mengadakan kontak dengan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Simatupang di Banaran, Yogyakarta. Selain itu sama halnya dengan pemancar RRI Kutaraja, Radio Rimba Raya menyiarkan pula instruksi-instruksi dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri seperti kepada Duta Besar Soedarsono di India dan N. Palar di markas besar PBB. Radio itu menyiarkan pula bantahan-bantahan terhadap berita atau propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh pihak Belanda melalui Radio Medan dan Radio Batavia dalam rangka menjelek-jelekkan atau memojokkan Republik Indonesia.
Koordinator Radio Rimba Raya itu berada di bawah pimpinan Kolonel Husin Joesoef dan pimpinan redaktur penyiarannya dipegang oleh Abdullah Arief serta pimpinan teknik penyiaran dipegang oleh A. G. Mutyara. Penggunaan Radio Rimba Raya sebagai sarana perjuangan bangsa Indonesia terus berlanjut hingga saat pengakuat dan penyerahan kedaulatan oleh pihak Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1949.
oleh Sudirman
Sabtu, 27 Maret 2010
Gema Suara Radio Rimba Raya
”Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin republik masih ada, tentera republik masih ada, pemerintah republik masih ada, wilayah republik masih ada dan di sini adalah Aceh”.
Itulah berita singkat dari Radio Rimba Raya pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berita itu disiarkan melalui stasion radio berkekuatan satu kilowatt pada frekwensi 19,25 dan 61 meter. Berita kemerdekaan Indonesia pun tersebar ke berbagai negara tetangga waktu itu.
Radio Rimba Raya yang monumennya diresmikan oleh Menteri Koperasi/Kepala Bulog, Bustanil Arifin pada 27 Oktober 1987 pukul 10.30 WIB itu, terletak di desa Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Radio Rimba Raya berjasa sangat besar dalam menyebarkan berita tentang kemerdekaan RI. Sejak Agresi Belanda ke-dua, 19 Desember 1948, peranan radio sebagai penyampai berita di tanah air sudah dilakukan oleh Radio Rimba Raya yang beroperasi di tengah hutan raya Gayo.
Keterangan beberapa tokoh yang berjasa mendirikan Radio Rimba Raya yang kemudian dihimpun dalam buku berjudul ”Peranan Radio Rimba Raya” terbitan Kanwil Depdikbud Aceh, menyebutkan, begitu besarnya kiprah radio perjuangan tersebut.
Dalam buku itu diceritakan, saat menyampaikan berita tentang Kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di Semananjung Melayu (Malaysia), Singapura, Saigon (Vietnam), Manila (Filipina) bahkan Australia dan Eropa.
Pada awalnya, selain mengudara untuk kepentingan umum, para awak radio ini juga melakukan monitor, mengirim berbagai pengumuman dan instruksi penting bagi kegiatan angkatan bersenjata. Siaran Radio Rimba Raya di tengah hutan belantara Aceh Tengah itu, menampilkan lima bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu dan Arab.
Dalam tempo enam bulan mengudara, radio ini telah mampu membentuk opini dunia serta ”membakar” semangat perjuangan di tanah air, bahkan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 diakui oleh beberapa negara manapun di dunia. Selain berita kemerdekaan Republik Indonesia yang diinformasikan, Radio Rimba Raya juga menyiarkan berita tentang kenduri akbar di Aceh.
Waktu itu Radio Rimba Raya setiap hari juga melakukan kontak dengan perwakilan RI di New Delhi. Berita-berita itu selain diterima langsung oleh petugas sandi perwakilan RI di New Delhi, juga dikutip oleh All India Radio dan seterusnya disampaikan ke alamat yang dituju.
Ketika Konferensi Asia tentang Indonesia digelar tanggal 20-23 Januari 1949 di New Delhi, jam kerja Radio Rimba Raya diperpanjang karena banyaknya berita yang harus dikirim ke wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut.
Sebagai pemancar gerilya, Radio Rimba Raya juga menyajikan acara pilihan pendengar dengan menghidangkan nyanyian-nyanyian rakyat yang dapat membakar semangat pejuang, bahkan merupakan satu-satunya sarana diplomasi politik Indonesia.
Radio ini terus berperan sampai saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintahan Belanda pada 27 Desember 1949 di Jakarta sebagai hasil Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
Sebelum ditempatkan di hutan Raya Bener Meriah, Radio Rimba Raya sempat berpindah-pindah untuk memperoleh posisi yang tepat dalam menyiarkan berita-berita dan pesan-pesan perjuangan.
Di Koetaradja (Banda Aceh), radio pemancar itu dipasang di desa ”Cot Gue”, delapan kilometer arah selatan ibukota tersebut. Penyiarannya dilakukan dalam sebuah gedung peninggalan Belanda di Kawasan Peunayong.
Pemancar di desa ”Cot Gue” dan Studio Peunayong, dihubungkan dengan kabel dan selain juga disiapkan studio cadangan lain untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu Koetaradja direbut musuh.
Pemancar radio pada saat itu tidak sempat mengudara, karena terjadi agresi militer Belanda ke-dua pada 19 Desember 1948. Dalam keadaan yang genting itu, 20 Desember 1948 pemancar diberangkatkan ke Aceh Tengah dengan pengawalan ketat dan dirahasiakan. Daerah yang dituju, ialah desa Burni Bius, Aceh Tengah dengan pertimbangan lokasi itu dinilai strategis dan secara teknis dapat memancarkan siaran dengan baik.
Rencana pemasangan radio di desa Burni Bius itu ternyata tidak dapat dilakukan, risiko yang sangat berat karena pesawat-pesawat Belanda terus mengintai rombongan selama dalam perjalanan. Dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, pemasangan radio akhirnya dialihkan ke Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah.
Iskandar Norman
Perang Gayo Sejarah Perang Aceh yang Tercecer
SEJUJURNYA harus kita akui bahwa Perang Gayo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Perang Aceh. Tidak afdal kalau kita bicara perang Aceh tanpa sedikitpun bicara tentang sejarah Perang Gayo.
Meletusnya Perang Gayo
Lebih kurang 27 tahun setelah meletusnya Perang Aceh di kawasan pesisir (baca; 26 Maret 1873 ), atau tepatnya di awal tahun 1900-an, pasukan Belanda mulai menyusun strategi menyerbu Tanah Gayo. Hal tersebut diilhami untuk meredam strategi gerilya jangka panjang yang diterapkan Kesultanan Aceh untuk menghindari penangkapan pasukan Belanda. Dan, dari belantara hutan pegunungan Gayo itulah yang merupakan benteng terakhir pertahanan kerajaan Kesultanan Aceh. Ini awal meletusnya Perang Gayo.
Perang Sebelum Kemerdekaan
Setelah hampir sebagian pesisir daerah Aceh di kuasai pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda mengintensifkan sasaran ke bagian pedalaman Aceh (Tanah Gayo), karena daerah tersebut dijadikan tameng tempat berlindungnya para pejuang-pejuang Aceh yang terus bergerilya. Tanah Gayo merupakan wilayah yang paling akhir dimasuki Pasukan Belanda selama menjajah di nusantara ini.
Sejarah mencatat, bahwa pasukan Belanda telah 2 kali melakukan serangan secara besar–besaran ke Tanah Gayo. Pertama; Dalam tahun 1902, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Coliju menyerang Tanah Gayo melalui kawasan Isaq tapi hanya sampai wilayah dekat Burni Intem–Intem. Serangan ini mengalami kegagalan karena perlawanan yang sengit dan sulitnya medan yang dilalui. Kedua; Pada tanggal 08 Februari 1904 di bawah pimpinan Van Daalen dengan menggunakan 3 buah kapal berkekuatan 10 brigade morses dengan 12 perwira terbaik.
Sebelum melakukan penyerangan ke tanah Gayo, Penguasa Tertinggi Colonial Belanda di Aceh (Gubenur Militer Belanda) Letnan Jenderal JB Van Heutsz membentuk Pasukan Marsose (Het Korps Marechaussee) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Van Daalen. Pasukan khusus ini dibentuk untuk menguasai daerah pedalaman Aceh (Tanah Gayo).
Keberhasilan serangan pasukan Belanda yang kedua ini adalah dengan berbekal laporan seorang Antropolog berkebangsaan Belanda yaitu C Snock Hurgronje yang berjudul Het Gayoland En Zijne Bewoners (Negeri Gayo dan Penduduknya).
Tragedi yang terjadi pada tahun 1904, saat Letnan Colonel GCE Van Derlan menggempur Tanah Gayo, yang mengakibatkan 2.500 orang Gayo tewas, merupakan fakta tertulis dengan tinta emas perjuangan Rakyat Gayo.
Di antara tokoh–tokoh perjuangan yang pernah terlibat pertempuran dengan pasukan Belanda di luar maupun di Dataran Tinggi Tanah Gayo sendiri, sebelum kemerdekaan, antara lain Tengku Tapa (Mustafa) yang berjuangan di Aceh Timur dan Pase antara tahun 1893 sampai 1900.
Inen Mayak Tri (sebutan untuk pengantin baru di Tanah Gayo) yang merupakan srikandi Tanah Gayo (setara dengan kegigihan Tjut Nyak Dhien), tewas ditembak Belanda di bawah pimpinan Van Heutsz, pada hari Jumat bulan November tahun 1899, di sebuah gubuk di hutan Lukup. Beliau angkat senjata setelah suaminya gugur dalam perlawanan menentang kekuasaan Belanda.
Pang Amin atau lebih dikenal dengan sebutan Panglima Perang Amin. Beliau ini berasal dari Belah Gele. Pang Amin menghimpun dan melatih dengan gigih rakyat Gayo untuk menentang penjajahan Kolonialis Belanda.
Aman Njerang, pejuang gagah berani yang ± 20 tahun mengembara di belantara hutan Tanah Gayo. Beliau syahid 3 Oktober 1922, ketika bertempur dengan Marsose di kawasan pegunungan Van Daelen, wilayah Geumpang perbatasan Aceh Tengah dengan Aceh Barat. Pedangnya kemudian dibawa Letnan Jordans ke Belanda. Akhirnya pedang yang telah berumur ± 120 tahun (setelah 82 tahun berada di Belanda) pada hari Jumat, 4 Maret 2003 dikembalikan ke Aceh, yang sekarang pedang tersebut tersimpan di museum Aceh.
Masih banyak lagi pejuang asal negeri ini yang syahid, gugur dalam mempertahankan dan mengusir penjajahan Belanda, seperti Pang Akup, Pang Bedel, Pang Bin, Pang Reben, Pang Ramung dan lain sebagainya.
Masa Pendudukan Jepang
Kedatangan Bala Tantara Dai Nipon atau lebih dikenal dengan sebuatan “Saudara Tua” dari timur. Bukannya melepaskan penderitaan rakyat Gayo itu. Malahan sebaliknya penderitaan rakyat bertambah parah. Lepas dari perangkap anjing, masuk perangkap harimau.
Kekejaman Tentara Jepang selama menduduki Negeri Dingin ini (± 3,5 tahun), lebih menyakitkan daripada masa penjajahan Hindia Belanda (± 350 tahun). Adanya kerja paksa pembangunan jalan Takengon – Blangkejeren, Takengon – Bireuen dan lain sebagainya.
Melihat penderitaan rakyat yang telah mencapai puncaknya. Pejuang Muslimin Gayo yang berpusat di Tedet kemukiman Samarkilang, di bawah pimpinan Tengku Pang Akob, menyerang pos dan tangsi tentara Jepang, pada tanggal 2 Mei 1945. Puluhan tentara Jepang tewas secara mengganaskan.
Di balik penderitaan pada masa pendudukan Jepang, ada beberapa hal yang dipandang positif, salah satunya adalah memaksa rakyat Gayo untuk meningkatkan kemampuan militer dan keterampilan menenun pakaian.
Perang Kemerdekaan
Setelah berakhirnya pendudukan Jepang, di Daerah Tanah Gayo mulai aman dan kondisi keamanan cukup terkendali. Para serdadu Jepang sudah diberangkatkan ke luar daerah untuk dipulangkan ke negerinya.
Melihat situasi tanah Gayo itu, dari hari ke hari bertambah terkendali, dan diyakini sudah saatnya untuk membantu perjuangan keluar daerah.
Selama masa perang kemerdekaan, rakyat Gayo telah 15 kali mengirimkan gelombang mujahidin keluar daerah, untuk membantu saudara–saudaranya di Langkat, Sumatera Timur, Kota Bonjol dan sampai ke Bukit Tinggi Sumatera Barat, yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Keberanian para mujahiddin dari Tanah Gayo itu tercatat dalam sejarah dalam menghadapi pertempuran. Puncak pertempuran yang paling dahsyat dan tercatat dengan tinta emas dalam arsip perjuangan rakyat Indonesia adalah pertempuran yang terjadi (30 Juli 1949) di Rajamerahe – Sukaramai – Kandi bata tanah Karo atau lebih dikenal dengan pertempuran ‘Sukaramai’, di bawah koordinator Pasukan Bagura Tgk Iiyas Lebe.
Dalam pertempuran tersebut beberapa Mujahiddin gugur sebagai syuhada, di antaranya Abu Bakar Aman Dimot. Beliau syahid setelah membunuh 10 orang pasukan Belanda. Dan kabarnya beliau gugur setelah sebuah granat diledakkan di dalam mulutnya (salah seorang Mujahiddin yang diajukan Pemerintah Aceh sebagai Pahlawan Nasional).
Radio Rimba Raya
Rimba Raya yang terletak di Daerah Tanah Gayo atau tepatnya di Kecamatan Pintu Rime, yang sekarang menjadi wilayah bagian kabupaten Bener Meriah.
Rimba Raya ini pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tahun 1948–1949 menjadi tempat pemancar radio. Dan dari sanalah disiarkan pesan–pesan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu Yogyakarta yang merupakan ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia telah dikuasai Belanda. Signal Colling “Suara Radio Republik Indoneia”, “Suara Indonesia Merdeka”, “Radio Rimba Raya”, “Radio Divisi X”, “Radio Republik Indonesia”.
Radio Rimba Raya berperan sangat besar terhadap kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Pada saat itu Belanda telah menguasai ibukota pemerintahan Indonesia. Dan mengumumkan lewat radio Hiverson (miliki Belanda) kepada dunia, bahwa Negara Indonesia tidak ada lagi.
Tapi dengan suara yang sayup lantang dari Dataran Tinggi Tanah Gayo, Radio Rimba Raya mengcansel berita tersebut dan mengatakan bahwa Indonesia masih ada. Akhirnya, akibat berita yang disuarakan itu, banyak negara dunia dengan serta merta mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan dengan ada berita yang disiarkan Radio Rimba Raya merupakan pukulan “KO” bagi Pemerintahan Belanda.
Penutup
Keagungan jiwa dan semangat perjuangan Rakyat Gayo dalam mempertahankan agama dan tanah air sebelum dan sesudah kemerdekaan, memberi isyarat ketangguhan daya tangkal dan modal bagi Rakyat Gayo, untuk mempertahankan kesucian agama dan tanah air dari berbagai macam penjajahan.
Dari catatan sejarah, bahwa perang Gayo tidak dapat dipisahkan dari sejarah Perang Aceh. Tanah Gayo telah banyak melahirkan putra–putri terbaik, yang telah banyak berjasa menunjukkan eksistensinya terhadap kerajaan Aceh Darussalam dan republik ini.
Semangat dan jiwa itu menjadi modal pula untuk menggalang pembangunan di Daerah Dataran Tinggi Tanah Gayo, di era pembangunan nasional dewasa ini, dan di masa yang akan datang. Karenanya, semangat juang Rakyat Gayo, di masa lalu telah melahirkan banyak pejuang. Mereka gugur dalam perjuangan, merupakan bunga kesuma bangsa yang tetap dikenang oleh setiap orang. Dan mereka yang tinggal menjadi motivator pembangunan dalam mengisi kemerdekaan menuju masyarakat yang adil, makmur dan beradab.[]
Oleh Hammaddin SSos, Antropolog dan penulis buku Gere I Beteh Kati Gere Mukale, serta Pengurus DPD II PGRI Bener Meriah periode 2009/2014.
Meletusnya Perang Gayo
Lebih kurang 27 tahun setelah meletusnya Perang Aceh di kawasan pesisir (baca; 26 Maret 1873 ), atau tepatnya di awal tahun 1900-an, pasukan Belanda mulai menyusun strategi menyerbu Tanah Gayo. Hal tersebut diilhami untuk meredam strategi gerilya jangka panjang yang diterapkan Kesultanan Aceh untuk menghindari penangkapan pasukan Belanda. Dan, dari belantara hutan pegunungan Gayo itulah yang merupakan benteng terakhir pertahanan kerajaan Kesultanan Aceh. Ini awal meletusnya Perang Gayo.
Perang Sebelum Kemerdekaan
Setelah hampir sebagian pesisir daerah Aceh di kuasai pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda mengintensifkan sasaran ke bagian pedalaman Aceh (Tanah Gayo), karena daerah tersebut dijadikan tameng tempat berlindungnya para pejuang-pejuang Aceh yang terus bergerilya. Tanah Gayo merupakan wilayah yang paling akhir dimasuki Pasukan Belanda selama menjajah di nusantara ini.
Sejarah mencatat, bahwa pasukan Belanda telah 2 kali melakukan serangan secara besar–besaran ke Tanah Gayo. Pertama; Dalam tahun 1902, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Coliju menyerang Tanah Gayo melalui kawasan Isaq tapi hanya sampai wilayah dekat Burni Intem–Intem. Serangan ini mengalami kegagalan karena perlawanan yang sengit dan sulitnya medan yang dilalui. Kedua; Pada tanggal 08 Februari 1904 di bawah pimpinan Van Daalen dengan menggunakan 3 buah kapal berkekuatan 10 brigade morses dengan 12 perwira terbaik.
Sebelum melakukan penyerangan ke tanah Gayo, Penguasa Tertinggi Colonial Belanda di Aceh (Gubenur Militer Belanda) Letnan Jenderal JB Van Heutsz membentuk Pasukan Marsose (Het Korps Marechaussee) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Van Daalen. Pasukan khusus ini dibentuk untuk menguasai daerah pedalaman Aceh (Tanah Gayo).
Keberhasilan serangan pasukan Belanda yang kedua ini adalah dengan berbekal laporan seorang Antropolog berkebangsaan Belanda yaitu C Snock Hurgronje yang berjudul Het Gayoland En Zijne Bewoners (Negeri Gayo dan Penduduknya).
Tragedi yang terjadi pada tahun 1904, saat Letnan Colonel GCE Van Derlan menggempur Tanah Gayo, yang mengakibatkan 2.500 orang Gayo tewas, merupakan fakta tertulis dengan tinta emas perjuangan Rakyat Gayo.
Di antara tokoh–tokoh perjuangan yang pernah terlibat pertempuran dengan pasukan Belanda di luar maupun di Dataran Tinggi Tanah Gayo sendiri, sebelum kemerdekaan, antara lain Tengku Tapa (Mustafa) yang berjuangan di Aceh Timur dan Pase antara tahun 1893 sampai 1900.
Inen Mayak Tri (sebutan untuk pengantin baru di Tanah Gayo) yang merupakan srikandi Tanah Gayo (setara dengan kegigihan Tjut Nyak Dhien), tewas ditembak Belanda di bawah pimpinan Van Heutsz, pada hari Jumat bulan November tahun 1899, di sebuah gubuk di hutan Lukup. Beliau angkat senjata setelah suaminya gugur dalam perlawanan menentang kekuasaan Belanda.
Pang Amin atau lebih dikenal dengan sebutan Panglima Perang Amin. Beliau ini berasal dari Belah Gele. Pang Amin menghimpun dan melatih dengan gigih rakyat Gayo untuk menentang penjajahan Kolonialis Belanda.
Aman Njerang, pejuang gagah berani yang ± 20 tahun mengembara di belantara hutan Tanah Gayo. Beliau syahid 3 Oktober 1922, ketika bertempur dengan Marsose di kawasan pegunungan Van Daelen, wilayah Geumpang perbatasan Aceh Tengah dengan Aceh Barat. Pedangnya kemudian dibawa Letnan Jordans ke Belanda. Akhirnya pedang yang telah berumur ± 120 tahun (setelah 82 tahun berada di Belanda) pada hari Jumat, 4 Maret 2003 dikembalikan ke Aceh, yang sekarang pedang tersebut tersimpan di museum Aceh.
Masih banyak lagi pejuang asal negeri ini yang syahid, gugur dalam mempertahankan dan mengusir penjajahan Belanda, seperti Pang Akup, Pang Bedel, Pang Bin, Pang Reben, Pang Ramung dan lain sebagainya.
Masa Pendudukan Jepang
Kedatangan Bala Tantara Dai Nipon atau lebih dikenal dengan sebuatan “Saudara Tua” dari timur. Bukannya melepaskan penderitaan rakyat Gayo itu. Malahan sebaliknya penderitaan rakyat bertambah parah. Lepas dari perangkap anjing, masuk perangkap harimau.
Kekejaman Tentara Jepang selama menduduki Negeri Dingin ini (± 3,5 tahun), lebih menyakitkan daripada masa penjajahan Hindia Belanda (± 350 tahun). Adanya kerja paksa pembangunan jalan Takengon – Blangkejeren, Takengon – Bireuen dan lain sebagainya.
Melihat penderitaan rakyat yang telah mencapai puncaknya. Pejuang Muslimin Gayo yang berpusat di Tedet kemukiman Samarkilang, di bawah pimpinan Tengku Pang Akob, menyerang pos dan tangsi tentara Jepang, pada tanggal 2 Mei 1945. Puluhan tentara Jepang tewas secara mengganaskan.
Di balik penderitaan pada masa pendudukan Jepang, ada beberapa hal yang dipandang positif, salah satunya adalah memaksa rakyat Gayo untuk meningkatkan kemampuan militer dan keterampilan menenun pakaian.
Perang Kemerdekaan
Setelah berakhirnya pendudukan Jepang, di Daerah Tanah Gayo mulai aman dan kondisi keamanan cukup terkendali. Para serdadu Jepang sudah diberangkatkan ke luar daerah untuk dipulangkan ke negerinya.
Melihat situasi tanah Gayo itu, dari hari ke hari bertambah terkendali, dan diyakini sudah saatnya untuk membantu perjuangan keluar daerah.
Selama masa perang kemerdekaan, rakyat Gayo telah 15 kali mengirimkan gelombang mujahidin keluar daerah, untuk membantu saudara–saudaranya di Langkat, Sumatera Timur, Kota Bonjol dan sampai ke Bukit Tinggi Sumatera Barat, yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Keberanian para mujahiddin dari Tanah Gayo itu tercatat dalam sejarah dalam menghadapi pertempuran. Puncak pertempuran yang paling dahsyat dan tercatat dengan tinta emas dalam arsip perjuangan rakyat Indonesia adalah pertempuran yang terjadi (30 Juli 1949) di Rajamerahe – Sukaramai – Kandi bata tanah Karo atau lebih dikenal dengan pertempuran ‘Sukaramai’, di bawah koordinator Pasukan Bagura Tgk Iiyas Lebe.
Dalam pertempuran tersebut beberapa Mujahiddin gugur sebagai syuhada, di antaranya Abu Bakar Aman Dimot. Beliau syahid setelah membunuh 10 orang pasukan Belanda. Dan kabarnya beliau gugur setelah sebuah granat diledakkan di dalam mulutnya (salah seorang Mujahiddin yang diajukan Pemerintah Aceh sebagai Pahlawan Nasional).
Radio Rimba Raya
Rimba Raya yang terletak di Daerah Tanah Gayo atau tepatnya di Kecamatan Pintu Rime, yang sekarang menjadi wilayah bagian kabupaten Bener Meriah.
Rimba Raya ini pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tahun 1948–1949 menjadi tempat pemancar radio. Dan dari sanalah disiarkan pesan–pesan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu Yogyakarta yang merupakan ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia telah dikuasai Belanda. Signal Colling “Suara Radio Republik Indoneia”, “Suara Indonesia Merdeka”, “Radio Rimba Raya”, “Radio Divisi X”, “Radio Republik Indonesia”.
Radio Rimba Raya berperan sangat besar terhadap kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Pada saat itu Belanda telah menguasai ibukota pemerintahan Indonesia. Dan mengumumkan lewat radio Hiverson (miliki Belanda) kepada dunia, bahwa Negara Indonesia tidak ada lagi.
Tapi dengan suara yang sayup lantang dari Dataran Tinggi Tanah Gayo, Radio Rimba Raya mengcansel berita tersebut dan mengatakan bahwa Indonesia masih ada. Akhirnya, akibat berita yang disuarakan itu, banyak negara dunia dengan serta merta mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan dengan ada berita yang disiarkan Radio Rimba Raya merupakan pukulan “KO” bagi Pemerintahan Belanda.
Penutup
Keagungan jiwa dan semangat perjuangan Rakyat Gayo dalam mempertahankan agama dan tanah air sebelum dan sesudah kemerdekaan, memberi isyarat ketangguhan daya tangkal dan modal bagi Rakyat Gayo, untuk mempertahankan kesucian agama dan tanah air dari berbagai macam penjajahan.
Dari catatan sejarah, bahwa perang Gayo tidak dapat dipisahkan dari sejarah Perang Aceh. Tanah Gayo telah banyak melahirkan putra–putri terbaik, yang telah banyak berjasa menunjukkan eksistensinya terhadap kerajaan Aceh Darussalam dan republik ini.
Semangat dan jiwa itu menjadi modal pula untuk menggalang pembangunan di Daerah Dataran Tinggi Tanah Gayo, di era pembangunan nasional dewasa ini, dan di masa yang akan datang. Karenanya, semangat juang Rakyat Gayo, di masa lalu telah melahirkan banyak pejuang. Mereka gugur dalam perjuangan, merupakan bunga kesuma bangsa yang tetap dikenang oleh setiap orang. Dan mereka yang tinggal menjadi motivator pembangunan dalam mengisi kemerdekaan menuju masyarakat yang adil, makmur dan beradab.[]
Oleh Hammaddin SSos, Antropolog dan penulis buku Gere I Beteh Kati Gere Mukale, serta Pengurus DPD II PGRI Bener Meriah periode 2009/2014.
Radio Rimba Raya Mendukung Republik
Jam merek Vadex, buatan Swiss milik Ramly Melayu digantung di cangkul. Sejurus kemudian, dia mengetuk cangkul itu sebanyak lima kali. Setelah bunyi cangkul mereda, Ramly pun memekik: “Inilah Sumatera, radio Republik Indonesia…” tanpa menyebut posisinya mengudara.
Ramly Melayu dan para penyiar radio bawah tanah itu, saban hari di bulan Desember 1948, telah membuat Belanda ngamuk tak kepalang. Pasalnya, Belanda merasa telah menghancurkan seluruh radio Indonesia untuk memutus informasi dan melempangkan propaganda perang mereka sendiri. Ini dilakukan untuk mendukung Agresi Militer Belanda II.
Sejak radio yang tak tentu rimbanya itu mengudara, Belanda mengirim pesawat-pesawat capungnya ke langit Cot Gue, Aceh Besar, untuk mengintai posisi stasiun radio itu. Lantas dari mana Belanda tahu? Itu cerita lain. Tapi yang penting, siapa pengelola di balik siaran radio itu?
Tak lain adalah Tentara Republik Indonesia (TRI) Divisi X Aceh, pimpinan Kolonel Husin Yusuf yang saat itu bergerilya di hutan-hutan untuk menghalau masuknya Belanda yang telah menguasai Pulau Jawa. Malang bagi Belanda. Hingga akhir Desember 1949 atau setahun setelah agresi, mereka tak kunjung menemukan radio ‘siluman’ yang terus mengudara dan memberikan informasi dalam versi yang lain itu.
Menurut Abdul Karim Yakobi, Komandan Resimen Tentara Pelajar Islam yang berada di bawah Divisi Gajah I/Aceh, berita yang disiarkan radio itu tak hanya informasi untuk menangkal propaganda Belanda di Aceh, tetapi juga berita-berita manca negara.
“Jumlah korban di pihak Belanda kami besar-besarkan. Misalnya, yang tewas 20, kami siarkan 30, agar orang yang mau pergi berperang semakin banyak,” kata Yakobi kepada acehkita.
Jam siarannya sejak pukul 16.00 WSu (Waktu Sumatera) sampai 24.00 dini hari dengan menggunakan teknologi pemancar telegrap. Sementara berita-berita manca negara dipasok oleh Letnan Syarifuddin di Jakarta dalam bentuk data stenograf. Berita-berita ini sendiri diambil dari kantor berita Reuters (Inggris), AP dan UP (Amerika), AFP (Perancis), serta Aneta (Belanda). Informasi-informasi inilah yang dipancarluaskan ke khalayak pendengar, selain merelai siaran Radio Republik Indonesia (RRI) di Yogyakarta sebelum ditutup Belanda.
Radio ini semula diberi nama PD X (Perhubungan Divisi X) yang mengudara pada frekuensi 39.00 kc/s melalui format telegrafis (tulisan) dan telefonis (suara). Sasarannya tak hanya masyarakat pendengar, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung dengan pemerintah pusat dan Markas Besar TRI di Yogyakarta, serta Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi.
Namun belakangan, namanya diubah menjadi Radio Rimba Raya. Nama berbau gerilya ini dipilih karena disiarkan dari lokasi yang jauh berada di tengah rimba di pegunungan Takengon, Aceh Tengah, tepatnya di Barnibus, nama sebuah perkampungan. Sementara Rimba Raya sendiri adalah nama sebuah hutan yang nyaris tak berpenghuni.
Lokasi ini dipilih karena pegunungan Cot Gue sering menjadi sasaran gempuran serangan udara Belanda setelah beberapa kali dilakukan usaha mengirim mata-mata. Ceritanya begini, setelah mengudara enam bulan, datanglah seorang pemuda usia 20-an tahun, duduk dan mengamati pemancar. Hal itu dilakukannya beberapa hari. Tentu saja para kru Rimba Raya curiga. Apalagi saat ditanya, pemuda ini tergagap. Untuk mengorek keterangan, para kru radio yang juga tentara itu terpaksa menyulut api rokok ke tubuh pemuda berbaju kumal itu.
Selain karena banyaknya mata-mata, pemindahan studio dari Takengon ke Bireuen juga disebabkan jatuhnya ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta pada 20 Desember 1948. Saat itu, Presiden Soekarno membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Syarifuddin Prawiranegara, serta memindahkan ibukota ke Lintau, Bukit Tinggi. Informasi dari Bukit Tinggi dipancarkan ke New Delhi, India, tempat Duta Besar Indonesia, MM Maramis bermukim. Melaui jalur diplomasi, Maramis bertugas mengabarkan ke seluruh dunia bahwa Belanda kembali berusaha menjajah Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia II, bersama siaran Radio Rimba Raya.
Karena itu tak heran, jika radio ini menggunakan berbagai bahasa, mulai Indonesia, Aceh, Maluku, Manado, Inggris, Belanda, Cina, Arab, hingga Urdu.
Kendati telah menyingkir ke pedalaman Takengon, tapi Belanda tak lelah melacaknya. Merasa daerah itu kerap diintai, akhirnya Laksamana Muda Syayudin Thayib dan Laksamana Muda Abdullah yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas, membongkar pemancar radio dan memindahkan siaran ke Bireuen.
“Setiap hari banyak pesawat capung Belanda terbang untuk mematai-matai, tetapi tidak pernah menjatuhkan bom,” tutur Yakobi yang sedang menyiapkan buku tentang sejarah radio ini.
Setelah pindah ke Bireuen, siaran dilakukan di kediaman Kolonel Husin Yusuf (Panglima Divisi X) yang kerap berpidato membakar semangat para prajurit dari kamar pribadinya. Agar tak mudah terlacak, pemancar pun ditempatkan 50 meter dari rumah yang merangkap studio itu. Tak hanya Kolonel Husin, Gubernur Militer Aceh Teungku Daud Beureueh pun memanfaatkan siaran Radio Rimba Raya untuk memobilisasi rakyat berjuang mengusir Belanda.
Keterlibatan Daud Beureueh memang tak lepas dari tertawannya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta setelah Yogya jatuh. Pada 19 Desember 1948 malam, digelar rapat Dewan Pertahanan dan Keamanan Daerah Aceh di gedung Monmata yang dipimpin Beureueh. Rapat itu membahas masalah komunikasi para tentara yang terputus akibat RRI Yogya tak mengudara lagi.
Sebagai seorang pendukung Indonesia, Beureueh pun memerintahkan kepada bawahannya untuk mengusahakan sebuah pemancar radio Angkatan Darat sebagai sarana komunikasi. Semula, radio itu diberi nama Suara Indonesia Merdeka-Kutaraja.
arena itu tak heran bila Daud Beureueh ikut siaran begitu stasiun dipindahkan ke Bireuen. Sejak dipindahkan, frekuensi pun berubah. Demikian juga dengan jam siaran. Bila sebelumnya mengudara sejak jam empat sore, kini siaran dilakukan mulai jam 06.00 pagi.
Selain berpidato, sebagai Panglima Divisi X, Kolonel Husin juga merangkap petugas teknis dibantu rekan-rekannya, termasuk AG Mutyara yang belakangan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka karena kecewa kepada Jakarta.
Menurut Yakobi, teknologi dan infrastrukturnya dipasok oleh seorang laksamana muda bernama Jhon Lee. “Jhon Lee-lah yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan pemancar dan mesin-mesin stasiun radio.”
Tentu saja tidak gratis. Pemancar buatan Amerika itu dibeli dari penjualan hasil bumi Aceh kepada para agen di sepanjang pantai perbatasan Aceh, Malaysia, dan Singapura.
Mendatangkannya ke Aceh pun bukan perkara gampang. Pemancar itu ‘diselundupkan’ ke Aceh melalui pesisir Aceh Timur yang saat itu dikuasai Belanda. Namun karena kelihaian dan taktik yang digunakan, Jhon Lee berhasil meloloskan pemancar itu sampai ke tepi pantai. Selanjutnya, giliran tugas Kolonel Yusuf yang langsung memboyong pemancar itu ke daratan.
Sukses dengan radio, para wartawan cum tentara ini pun menerbitkan buletin Berita Baru untuk menampung informasi yang semakin banyak. Beberapa hari setelah musyawarah dilakukan, datanglah barang-barang dari Bireuen seperti mesin stensil dan kertas koran. Buletin pun dicetak hingga 1.000 eksemplar perhari dan dijual ke Lhokseumawe, Takengon, dan Bireuen.
Buletin itu sendiri tak melulu menulis tentang perang dan politik, tetapi juga mengulas soal pertanian. Apalagi, lokasi yang disebut Rimba Raya di Takengon itu adalah kawasan yang banyak ditanami palawija yang digarap para serdadu yang sudah tidak ditempatkan di barisan depan lagi. Mereka dibantu seorang warga Jerman bernama Sef Meyer yang bertanggung jawab di bagian irigasi.
Akhirnya, pada bulan Maret 1949, dari pedalaman Aceh mengudara sebuah berita… “tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI yang dipimpin Letkol Soeharto telah menyerang dan menduduki kota Yogyakarta dalam waktu enam jam.”
Berita itu sekaligus menepis semua propaganda Belanda yang menyebutkan bahwa TNI sudah lumpuh dan yang tersisa hanya para ekstrimis yang bersembunyi di hutan-hutan. Berita ini dipancarkan luas ke seluruh dunia dan membuat Dewan Keamanan PBB bersidang dan mengambil keputusan politik untuk mendorong agar Belanda mau merundingkan status politik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar.
Singkat cerita, setelah KMB, Belanda pun menarik pasukan-pasukan yang berada di seluruh kota besar di Indonesia. Para gerilyawan yang bersembunyi di hutan-hutan Aceh pun turun gunung. Sebagian tetap menjadi tentara, sebagian lagi menggantung senjata, termasuk Radio Rimba Raya.
Berhentinya siaran radio perjuangan ini karena berkembang anggapan bahwa revolusi telah selesai. Para staf Radio Republik Indonesia yang bertugas mengawal operasi pemancar Radio Rimba Raya pun menutup siaran yang telah mereka lakukan sejak 1947.
Sebagai gantinya, di sekitar tempat terakhir pemancangan pemancar RRR itu, didirikanlah sebuah monumen perjuangan rakyat Indonesia. Tugu itu persis terletak 40 km dari kota Takengon. Monumen Radio Rimba Raya dibangun pada masa Bustanil Arifin menjabat sebagai Menteri Koperasi
Oleh: Tuahta Arief
Ramly Melayu dan para penyiar radio bawah tanah itu, saban hari di bulan Desember 1948, telah membuat Belanda ngamuk tak kepalang. Pasalnya, Belanda merasa telah menghancurkan seluruh radio Indonesia untuk memutus informasi dan melempangkan propaganda perang mereka sendiri. Ini dilakukan untuk mendukung Agresi Militer Belanda II.
Sejak radio yang tak tentu rimbanya itu mengudara, Belanda mengirim pesawat-pesawat capungnya ke langit Cot Gue, Aceh Besar, untuk mengintai posisi stasiun radio itu. Lantas dari mana Belanda tahu? Itu cerita lain. Tapi yang penting, siapa pengelola di balik siaran radio itu?
Tak lain adalah Tentara Republik Indonesia (TRI) Divisi X Aceh, pimpinan Kolonel Husin Yusuf yang saat itu bergerilya di hutan-hutan untuk menghalau masuknya Belanda yang telah menguasai Pulau Jawa. Malang bagi Belanda. Hingga akhir Desember 1949 atau setahun setelah agresi, mereka tak kunjung menemukan radio ‘siluman’ yang terus mengudara dan memberikan informasi dalam versi yang lain itu.
Menurut Abdul Karim Yakobi, Komandan Resimen Tentara Pelajar Islam yang berada di bawah Divisi Gajah I/Aceh, berita yang disiarkan radio itu tak hanya informasi untuk menangkal propaganda Belanda di Aceh, tetapi juga berita-berita manca negara.
“Jumlah korban di pihak Belanda kami besar-besarkan. Misalnya, yang tewas 20, kami siarkan 30, agar orang yang mau pergi berperang semakin banyak,” kata Yakobi kepada acehkita.
Jam siarannya sejak pukul 16.00 WSu (Waktu Sumatera) sampai 24.00 dini hari dengan menggunakan teknologi pemancar telegrap. Sementara berita-berita manca negara dipasok oleh Letnan Syarifuddin di Jakarta dalam bentuk data stenograf. Berita-berita ini sendiri diambil dari kantor berita Reuters (Inggris), AP dan UP (Amerika), AFP (Perancis), serta Aneta (Belanda). Informasi-informasi inilah yang dipancarluaskan ke khalayak pendengar, selain merelai siaran Radio Republik Indonesia (RRI) di Yogyakarta sebelum ditutup Belanda.
Radio ini semula diberi nama PD X (Perhubungan Divisi X) yang mengudara pada frekuensi 39.00 kc/s melalui format telegrafis (tulisan) dan telefonis (suara). Sasarannya tak hanya masyarakat pendengar, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung dengan pemerintah pusat dan Markas Besar TRI di Yogyakarta, serta Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi.
Namun belakangan, namanya diubah menjadi Radio Rimba Raya. Nama berbau gerilya ini dipilih karena disiarkan dari lokasi yang jauh berada di tengah rimba di pegunungan Takengon, Aceh Tengah, tepatnya di Barnibus, nama sebuah perkampungan. Sementara Rimba Raya sendiri adalah nama sebuah hutan yang nyaris tak berpenghuni.
Lokasi ini dipilih karena pegunungan Cot Gue sering menjadi sasaran gempuran serangan udara Belanda setelah beberapa kali dilakukan usaha mengirim mata-mata. Ceritanya begini, setelah mengudara enam bulan, datanglah seorang pemuda usia 20-an tahun, duduk dan mengamati pemancar. Hal itu dilakukannya beberapa hari. Tentu saja para kru Rimba Raya curiga. Apalagi saat ditanya, pemuda ini tergagap. Untuk mengorek keterangan, para kru radio yang juga tentara itu terpaksa menyulut api rokok ke tubuh pemuda berbaju kumal itu.
Selain karena banyaknya mata-mata, pemindahan studio dari Takengon ke Bireuen juga disebabkan jatuhnya ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta pada 20 Desember 1948. Saat itu, Presiden Soekarno membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Syarifuddin Prawiranegara, serta memindahkan ibukota ke Lintau, Bukit Tinggi. Informasi dari Bukit Tinggi dipancarkan ke New Delhi, India, tempat Duta Besar Indonesia, MM Maramis bermukim. Melaui jalur diplomasi, Maramis bertugas mengabarkan ke seluruh dunia bahwa Belanda kembali berusaha menjajah Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia II, bersama siaran Radio Rimba Raya.
Karena itu tak heran, jika radio ini menggunakan berbagai bahasa, mulai Indonesia, Aceh, Maluku, Manado, Inggris, Belanda, Cina, Arab, hingga Urdu.
Kendati telah menyingkir ke pedalaman Takengon, tapi Belanda tak lelah melacaknya. Merasa daerah itu kerap diintai, akhirnya Laksamana Muda Syayudin Thayib dan Laksamana Muda Abdullah yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas, membongkar pemancar radio dan memindahkan siaran ke Bireuen.
“Setiap hari banyak pesawat capung Belanda terbang untuk mematai-matai, tetapi tidak pernah menjatuhkan bom,” tutur Yakobi yang sedang menyiapkan buku tentang sejarah radio ini.
Setelah pindah ke Bireuen, siaran dilakukan di kediaman Kolonel Husin Yusuf (Panglima Divisi X) yang kerap berpidato membakar semangat para prajurit dari kamar pribadinya. Agar tak mudah terlacak, pemancar pun ditempatkan 50 meter dari rumah yang merangkap studio itu. Tak hanya Kolonel Husin, Gubernur Militer Aceh Teungku Daud Beureueh pun memanfaatkan siaran Radio Rimba Raya untuk memobilisasi rakyat berjuang mengusir Belanda.
Keterlibatan Daud Beureueh memang tak lepas dari tertawannya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta setelah Yogya jatuh. Pada 19 Desember 1948 malam, digelar rapat Dewan Pertahanan dan Keamanan Daerah Aceh di gedung Monmata yang dipimpin Beureueh. Rapat itu membahas masalah komunikasi para tentara yang terputus akibat RRI Yogya tak mengudara lagi.
Sebagai seorang pendukung Indonesia, Beureueh pun memerintahkan kepada bawahannya untuk mengusahakan sebuah pemancar radio Angkatan Darat sebagai sarana komunikasi. Semula, radio itu diberi nama Suara Indonesia Merdeka-Kutaraja.
arena itu tak heran bila Daud Beureueh ikut siaran begitu stasiun dipindahkan ke Bireuen. Sejak dipindahkan, frekuensi pun berubah. Demikian juga dengan jam siaran. Bila sebelumnya mengudara sejak jam empat sore, kini siaran dilakukan mulai jam 06.00 pagi.
Selain berpidato, sebagai Panglima Divisi X, Kolonel Husin juga merangkap petugas teknis dibantu rekan-rekannya, termasuk AG Mutyara yang belakangan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka karena kecewa kepada Jakarta.
Menurut Yakobi, teknologi dan infrastrukturnya dipasok oleh seorang laksamana muda bernama Jhon Lee. “Jhon Lee-lah yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan pemancar dan mesin-mesin stasiun radio.”
Tentu saja tidak gratis. Pemancar buatan Amerika itu dibeli dari penjualan hasil bumi Aceh kepada para agen di sepanjang pantai perbatasan Aceh, Malaysia, dan Singapura.
Mendatangkannya ke Aceh pun bukan perkara gampang. Pemancar itu ‘diselundupkan’ ke Aceh melalui pesisir Aceh Timur yang saat itu dikuasai Belanda. Namun karena kelihaian dan taktik yang digunakan, Jhon Lee berhasil meloloskan pemancar itu sampai ke tepi pantai. Selanjutnya, giliran tugas Kolonel Yusuf yang langsung memboyong pemancar itu ke daratan.
Sukses dengan radio, para wartawan cum tentara ini pun menerbitkan buletin Berita Baru untuk menampung informasi yang semakin banyak. Beberapa hari setelah musyawarah dilakukan, datanglah barang-barang dari Bireuen seperti mesin stensil dan kertas koran. Buletin pun dicetak hingga 1.000 eksemplar perhari dan dijual ke Lhokseumawe, Takengon, dan Bireuen.
Buletin itu sendiri tak melulu menulis tentang perang dan politik, tetapi juga mengulas soal pertanian. Apalagi, lokasi yang disebut Rimba Raya di Takengon itu adalah kawasan yang banyak ditanami palawija yang digarap para serdadu yang sudah tidak ditempatkan di barisan depan lagi. Mereka dibantu seorang warga Jerman bernama Sef Meyer yang bertanggung jawab di bagian irigasi.
Akhirnya, pada bulan Maret 1949, dari pedalaman Aceh mengudara sebuah berita… “tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI yang dipimpin Letkol Soeharto telah menyerang dan menduduki kota Yogyakarta dalam waktu enam jam.”
Berita itu sekaligus menepis semua propaganda Belanda yang menyebutkan bahwa TNI sudah lumpuh dan yang tersisa hanya para ekstrimis yang bersembunyi di hutan-hutan. Berita ini dipancarkan luas ke seluruh dunia dan membuat Dewan Keamanan PBB bersidang dan mengambil keputusan politik untuk mendorong agar Belanda mau merundingkan status politik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar.
Singkat cerita, setelah KMB, Belanda pun menarik pasukan-pasukan yang berada di seluruh kota besar di Indonesia. Para gerilyawan yang bersembunyi di hutan-hutan Aceh pun turun gunung. Sebagian tetap menjadi tentara, sebagian lagi menggantung senjata, termasuk Radio Rimba Raya.
Berhentinya siaran radio perjuangan ini karena berkembang anggapan bahwa revolusi telah selesai. Para staf Radio Republik Indonesia yang bertugas mengawal operasi pemancar Radio Rimba Raya pun menutup siaran yang telah mereka lakukan sejak 1947.
Sebagai gantinya, di sekitar tempat terakhir pemancangan pemancar RRR itu, didirikanlah sebuah monumen perjuangan rakyat Indonesia. Tugu itu persis terletak 40 km dari kota Takengon. Monumen Radio Rimba Raya dibangun pada masa Bustanil Arifin menjabat sebagai Menteri Koperasi
Oleh: Tuahta Arief
Langganan:
Postingan (Atom)